DPUPR dan Dispora Berbeda Bukti Pengembalian ke Kasda

DPUPR dan Dispora Berbeda Bukti Pengembalian ke Kasda

BOGOR, - Berdasarkan hasil konfirmasi awak media kepada dua dinas di Kab. Bogor perihal pengembalian kelebihan pembayaran atas kekurangan spesifikasi volume pekerjaan sebagaimana hasil LHP BPK-RI TA. 2019 menunjukkan bahwa, CV. RP sebagai pelaksana pekerjaan rehabilitasi fungsi jaringan irigasi D.I. Cidurian Sendung dan, CV. AP sebagai pelaksana pembangunan gedung olahraga masyarakat/Stadion Kecamatan Jonggol sudah mengembalikan secara utuh kepada dinas terkait dengan disertai tanda bukti penyetoran. 
 
Besaran uang yang harus dikembalikan ke Kas Daerah itu berdasarkan LHP BPK yaitu, CV. RP, Rp. 216.866.587, 06 dan CV. AP Rp.151.306.118, 55.
 
Boby selaku PPK pekerjaan rehabilitasi fungsi jaringan irigasi D.I. Cidurian Sendung saat itu kepada Indonesiasatu.co.id menjelaskan bahwa pihak pelaksana CV.RP sudah mengembalikan full kelebihan pembayaran ke Kasda. 
 
Tanda bukti penyetoran dengan tulisan tangan lengkap stempel basah Bank BJB tersebut dikirimkan PPK ke wartawan Indonesiasatu.co.id melalui sambungan chat WhatShap pada hari Senin (24/5)
 
Sementara dari pihak Dispora sendiri mengundang wartawan Indonesiasatu.co.id untuk datang ke ruang Kasie Infrastruktur untuk melihat langsung tanda bukti penyetoran, Senin (31/5).
 
Kepada awak media, Yudi selaku Kasie Infrastruktur menjelaskan terkait pengembalian tersebut secara detail sekaligus memperlihatkan bukti penyetoran lengkap stempel basah Bank BJB yang bertuliskan print komputer. 
 
Yudi mengatakan, pihak Dispora saat itu langsung melakukan pemotongan langsung pada tagihan terakhir pekerjaan oleh pihak pelaksana.
 
Untuk diketahui, hasil laporan pemeriksaan BPK-RI TA.2019 didapati adanya kelemahan dalam pelaksanaan belanja modal Infrastruktur Kab. Bogor yang bersifat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dengan jumlah nilai temuan sebesar Rp.5.967.671.266, 21,
 
Berdasarkan audit dari 27 paket pekerjaan dilingkungan Pemkab Bogor yang dilakukan lembaga negara tersebut, ada sebagian pihak kontraktor yang belum mengembalikan uang rakyat itu ke Kas Daerah. Sementara lainnya baru sebagian mengembalikan dari nilai uang yang harus dipulangkan. Ke - 27 paket pekerjaan ini berada di bawah beberapa Dinas diantaranya, DPUPR, Dinsos, Dispora, DPKPP dan Sekretariat DPRD. (Luky)
 
 
 
 
 

Kab. Bogor
Lukman Hakim

Lukman Hakim

Previous Article

Pemkab Bogor Ingin Ada Kerjasama Penguatan...

Next Article

Kapolsek Klapanunggal Kembangkan Obat Diabetes...

Related Posts

Peringkat

Profle

Muh. Ahkam Jayadi verified

Nanang suryana saputra

Nanang suryana saputra verified

Postingan Bulan ini: 81

Postingan Tahun ini: 127

Registered: Apr 23, 2021

Agung widodo

Agung widodo

Postingan Bulan ini: 60

Postingan Tahun ini: 60

Registered: Aug 24, 2021

Rikky Fermana

Rikky Fermana

Postingan Bulan ini: 56

Postingan Tahun ini: 219

Registered: May 8, 2021

siswandi

siswandi

Postingan Bulan ini: 39

Postingan Tahun ini: 107

Registered: Jul 31, 2021

Profle

Muh. Ahkam Jayadi verified

Hadiri Panen Raya Kacang Tanah, Hasnah Syam Puji Etos Kerja Masyarakat Tanete Riaja
Terpantau Warga Ada Napi Lapas Bukit Semut Sungailiat Bebas Berkeliaran
BEM Babel Tantang Bupati Bangka, Ini Jawaban Mulkan 
Hasnah Syam Groundbreaking Pembangunan Workshop BLK Komunitas di Ponpes Darunnaiem Soppeng
banner banner

Follow Us

Recommended Posts

Perhutani Berikan  Alat Bantu Kesehatan Untuk Teman Difabel
Budi Daya Porang Mulai Dilirik  MDH Sidomulyo  Sidamulih
World Cleanup Day 2021: Perhutani Turun Gunung Tanam Mangrove Di Pantai Karangtirta
Bupati Pangandaran Tanam Mangrove Hijaukan Muara Karangtirta
Pendaki Yang Hilang di Gunung Guntur Masih Dalam Pencarian Tim SAR