Jabar Perkuat Posko Penanganan COVID-19 di Desa dengan Satuan Pelindungan Masyarakat Juara

KOTA BANDUNG, - Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan memperkuat Posko penanganan COVID-19 di level desa/kelurahan dengan Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) Juara atau SALIRA.

Dalam penanganan COVID-19, SALIRA akan dilibat dalam tindakan Preventif, Preemtif, dan Represif. Salah satunya adalah sosialisasi dan edukasi secara masif tentang penerapan protokol kesehatan 5M.

Baca juga: Gelar Upacara Hari Lahir Pancasila, Pemkab Bogor Ikuti Arahan Presiden Jokowi

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jabar, Ade Afriandi mengatakan, sebagai unsur yang paling dekat dengan masyarakat, SALIRA diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan risiko penularan COVID-19.

"Selama ini, Satlinmas belum dilibatkan penuh dalam penanganan COVID-19. Padahal, mereka punya peran penting, terutama dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan, " ucap Ade.

Baca juga: Ini Pesan Bupati Bogor Pada Warga Penerima PTSL

Pemda Provinsi Jabar menginisiasi SALIRA karena Satlinmas tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain penanganan COVID-19, SALIRA juga akan terlibat aktif dalam pencegahan dan penanganan bencana alam.

Ade menjelaskan, ada tiga hal yang menjadi fokus utama SALIRA di tengah pandemi COVID-19. Pertama, melibatkan SALIRA dalam sosialisasi protokol kesehatan 5M. Kedua, mengedukasi masyarakat untuk memahami dan menyadari pentingnya protokol kesehatan.

Baca juga: Nagari Gantiang Mudiak Selatan Surantiah Sudah Bisa Nikmati Jaringan Telkomsel

"Sehingga penerapan protokol kesehatan tidak hanya pada saat ada operasi pengawasan maupun penegakan. Masyarakat dengan sendirinya menyadari keselamatan diri sendiri akan menjamin keselamatan keluarga dan lingkungan sekitar, " tuturnya.

Selain itu, kata Ade, SALIRA didorong untuk memiliki kemampuan memitigasi bencana. Dalam penanganan COVID-19 yang merupakan bencana non alam, SALIRA akan dilibatkan dalam proses 3T (tracking, tracing, dan treatment).

Baca juga: Pemprov Jabar Alokasikan 150 Unit Perbaikan Rumah yang Rusak Akibat Bencana Alam

"SALIRA juga memiliki peran dalam menghapus stigma bagi pasien positif COVID-19. Jika itu dilakukan, pelacakan kontak erat juga akan lebih cepat, " katanya.

“Tugas kami dan Satpol PP Kabupaten/Kota memberikan pengetahuan, pemahaman, dan aktivitas Satlinmas di tingkat desa/kelurahan untuk menjalankan proses Preventif, Preemtif, dan Represif, dalam penanganan COVID-19, " imbuhnya.

Baca juga: Ade Yasin Tunaikan Janjinya Naikkan Insentif RT dan RW

Ade menyatakan, dalam mewujudkan SALIRA, pihaknya akan berkolaborasi dengan sejumlah pihak. Mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Desa, Lurah, sampai TNI/Polri.

Seperti arti SALIRA dalam bahasa Sunda yakni sendiri, Ade berharap kewaspadaan dan kesadaran masyarakat pada risiko penularan COVID-19 di level desa/kelurahan tumbuh dengan sendirinya.

"Dari lingkungan terkecil yaitu RT dan RW, kesadaran akan tumbuh. Dan kesadaran itu tentu akan berdampak besar untuk bangsa, terutama dalam menekan kasus terkonfirmasi COVID-19, " ucapnya.

Ade juga mengatakan, SALIRA akan ikut serta dalam Posko penanganan COVID-19 di level desa. Nantinya, SALIRA bersama semua unsur lembaga desa, mulai dari aparatur desa, ketua RT, TNI/Polri, sampai masyarakat desa akan bahu-membahu tangani pandemi COVID-19.

Pembentukan Posko penanganan COVID-19 level desa dilakukan sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Irmendagri) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM Skala Mikro) di sebagian Jawa dan Bali.

Baca juga: Bantu Warga terdampak Banjir di Tapan Pessel, Kabareskrim Salurkan 1000 Paket Sembako

"Kami sudah menginisiasi SALIRA. SALIRA ini, ada atau tidak ada Posko, di bawah kepala desa dan lurah selaku ketua Satlinmas akan menjalan tiga fungsi, yakni Preventif, Preemtif, dan Represif, " kata Ade.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Provinsi Jabar, Bambang Tirtoyuliono melaporkan, saat ini, sebanyak 3.886 dari 5.312 desa di Jabar sudah memiliki Posko penanganan COVID-19.

"Desa yang belum membentuk Posko sekitar 1.500 desa. Kami akan mendorong desa tersebut untuk mendirikan Posko dengan menggunakan dana desa untuk operasionalnya, " kata Bambang.

Bambang mengatakan, dengan Irmendagri tersebut, tugas pokok dan fungsi Posko penanganan COVID-19 lebih komprehensif. Semua unsur, mulai dari aparatur desa, ketua RT dan RW, pendamping desa, TNI/Polri, akan dilibatkan.

"Ini adalah gerakan bersama masyarakat untuk sama-sama terlibat dalam penanganan COVID-19. Dengan begitu, angka kasus COVID-19 di Jabar dapat dikendalikan, " ucapnya.

Baca juga: Perayaan Imlek di Vihara Hoktek Bio Citeureup di Tinjau Bupati Bogor

(HMS JBR/Anisa)